
BUMEI TUWAH BEPADAN SEMAKIN BERJAYA
Kabar baik bagi para pekerja dan buruh di Indonesia. Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) telah menetapkan ketentuan penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) Tahun 2026.
Berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 16 Tahun 2026, bantuan diberikan sebesar Rp300.000 per bulan selama tiga bulan. Dengan demikian, pekerja yang memenuhi persyaratan berhak menerima total bantuan sebesar Rp900.000 yang dibayarkan sekaligus.
Program BSU 2026 merupakan salah satu bentuk dukungan pemerintah untuk membantu menjaga daya beli pekerja dan buruh dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Tidak semua pekerja otomatis mendapatkan bantuan ini. Terdapat sejumlah ketentuan yang harus dipenuhi calon penerima BSU 2026, antara lain:
Warga Negara Indonesia (WNI) yang memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK).
Terdaftar sebagai peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan sampai dengan Agustus 2026.
Menerima gaji atau upah paling banyak Rp3.500.000 per bulan atau menyesuaikan upah minimum yang berlaku di daerah.
Bukan merupakan ASN, anggota TNI, maupun anggota Polri.
Pekerja yang tidak sedang menerima Program Keluarga Harapan (PKH) pada periode sebelum penyaluran menjadi kelompok prioritas sesuai ketentuan.
Penentuan penerima juga memperhatikan kesesuaian data pekerja yang dilaporkan oleh perusahaan atau pemberi kerja kepada BPJS Ketenagakerjaan.
Bagi pekerja yang ingin mengetahui informasi mengenai status penerimaan BSU 2026, pengecekan dapat dilakukan melalui kanal resmi Kementerian Ketenagakerjaan.
Berikut langkah-langkahnya:
Buka website resmi BSU Kemnaker: https://bsu.kemnaker.go.id/
Ikuti petunjuk pengecekan yang tersedia pada halaman tersebut.
Masukkan data yang diminta melalui sistem resmi.
Periksa informasi status penerima sesuai hasil yang ditampilkan.
Pastikan seluruh informasi yang dimasukkan benar dan sesuai dengan data kependudukan maupun data kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan
Penyaluran BSU Tahun 2026 dijadwalkan berlangsung pada November hingga Desember 2026 melalui bank-bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dan PT Pos Indonesia sesuai mekanisme yang ditetapkan pemerintah.
Pekerja tidak perlu melakukan pendaftaran mandiri untuk mendapatkan BSU. Penetapan penerima dilakukan berdasarkan data dan persyaratan yang telah ditentukan.














Kolaborasi dan mitra desa













